Pancasila sebagai Kebebasan Imperialisme Akuntan yang Beretika

Pancasila sebagai Kebebasan Imperialisme Akuntan yang Beretika

Oleh : Unti Ludigdo dan Ari Kamayanti

1. Pendahuluan

Skandal akuntansi seperti Enron dan Worldcom telah mengangkat banyak perhatian pada isu etika. Publikasi dari Undang-Undang Sarbanes Oxley tahun 2002 adalah bentuk reaksi pertama dari kasus tersebut.

Sejak saat itu, etika dianggap penting untuk diajarkan di universitas dan dimasukkan dalam kurikulum akuntansi (Ghaffari et al. 2002, Mulawarman 2008). Meskipun begitu, itu cukup ironis bahwa skandal dibidang akuntansi tetap saja terjadi.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, ada kasus

•      Kimia Farma dan Bank Lippo melibatkan KAP yang dipercaya untuk menghasilkan audit  berkualitas tinggi.
•     Kasus PT. Audit Telkom, yang juga melibatkan KAP (Kantor Akuntan Publik) terkenal  yaitu Eddy Pianto & Partners.
•      Penggelapan pajak oleh KPMG Siddharta Siddharta & Harsono KAP yang menyarankan kliennya (PT. Easman Christensen) untuk menyuap kepada otoritas pajak Indonesia (Sinaga 2001).

"Penipuan terbesar dalam keuangan dunia selalu menghasilkan neraca diaudit oleh perusahaan akuntan yang terkenal," Chamber (2005, hal.5. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam banyak skandal yang muncul, akuntan telah memainkan peran utama.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan: apa yang salah dengan akuntan Indonesia? Mengapa mereka tidak berlaku etis? Mengapa skandal ini muncul kembali meskipun akuntan Indonesia memiliki etika akuntan?

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membentuk kode etik akuntan. Yang sangat menarik adalah kode-kode etik akuntan Indonesia masing-masing diadopsi dari kode etik American Ikatan Akuntan Publik (AICPA) dan International Federation of Accountants (IFAC).

1Imperialisme Imperialisme ialah politik untuk menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya.

Nilai-nilai yang diadopsi akan tercermin dalam praktek, atau dengan kata lain, praktik adalah obyek budaya (Mahzar 1983). Kode etik akuntan, dengan demikian, dapat dilihat sebagai kekayaan budaya yang berasal dari nilai-nilai budaya asal. Di bawah institusionalisme, penerapan etika Barat sebagai hasil dari keterlibatan Indonesia dalam IFAC, dapat dianggap sebagai isomorfisme koersif, akibat berlakunya kekuasaan badan-badan profesional untuk mencapai standarisasi (Powell dan DiMaggio 1991, hal. 67). Di bawah perspektif kritis, ada etika imperialisme karena adopsi kode etik IFAC. Internalisasi nilai-nilai luhur Indonesia dalam kode etik akuntan dapat membantu mengatasi skandal akuntansi di Indonesia.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan pandangan kritis tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi dengan kode akuntan etik, yang pada gilirannya juga akan membebaskan akuntan Indonesia dari imperialisme etika.

2. Kajian Literatur

Akuntansi adalah jasa, sedangkan penyedia layanan harus diarahkan untuk kepentingan tertentu. Pertanyaan yang harus dijawab:  siapa pengguna  informasi yang dihasilkan oleh akuntan (baik dalam pelaporan keuangan dan audit)? Pertanyaan ini menjadi penting karena tujuan akan mengarahkan etika tujuan juga.

Ratnatunga (2010) berpendapat bahwa harmonisasi akuntansi melalui adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), sebenarnya mendukung kepentingan investor Multi Perusahaan Nasional (MNC). McLaren (2005) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional sebagai pemimpin neo-globalisasi memiliki tujuan untuk memperluas bidang 'kekuatan' dan tujuan untuk meningkatkan kekayaan mereka. Ini adalah bunga yang sangat antroposentris. Hejj (2005) menjelaskan bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar manajemen perusahaan masih pada tingkat fisik, yang sangat egosentris, bukan pada tingkat spiritual yang "komunitas-sentris". Akibatnya, ada pertumbuhan "budaya kapitalis" yang merupakan "budaya memiliki" (Hejj 2005, 149).

2Antroposentrisme adalah paham bahwa manusia adalah spesies paling pusat dan penting daripada spesies hewan) atau penilaian kenyataan melalui sudut pandang manusia yang eksklusif.

Pemikiran antroposentris sebenarnya telah menerima banyak kritik. Misalnya, Mook (2003) menjelaskan bahwa Akuntansi Sosial dan Akuntansi Lingkungan lahir sebagai hasil dari pemikiran terbatas akuntansi keuangan konvensional. Dia lebih jauh menyatakan bahwa penerapan akuntansi sosial menekankan pentingnya pelaporan statistik kualitatif dan deskriptif untuk melihat bagaimana organisasi melaporkan kegiatan mereka kepada para stakeholder. Mulawarman (2006) menjelaskan bahwa peran organisasi dalam mengarahkan manfaat bagi masyarakat umumnya diabaikan dalam laporan keuangan karena tidak dapat diuangkan (dimonetisasi). Rusconi (2001, hal.53) karena menimbulkan relevansi etika dalam akuntansi sosial untuk menetapkan kebijakan perusahaan terhadap masalah sosial sebagai penyimpangan sosial atau keterasingan, singkatnya untuk melaksanakan peran perusahaan untuk generasi mendatang.

Tentu saja akuntansi kurang anthropocetric ini akan mempengaruhi kepentingan stakeholder yang lebih luas daripada kepentingan manajemen / pemilik perusahaan. Etika akuntan karena itu diformulasikan untuk melayani kepentingan terbatas. Standar Pendidikan Internasional (IES) menegaskan bahwa etika diperlukan untuk membangun kepercayaan pasar. Secara khusus ayat 18 dari IES No. 4 negara pentingnya etika untuk "berkontribusi keyakinan dan kepercayaan di pasar ..." (IAESB-IFAC 2009)

Etika saat ini di Indonesia adalah dampak dari globalisasi ekonomi yang dapat menyebabkan penindasan pola pikir atau cara berpikir, dalam aspek akademik, ekonomi, politik dan bahkan sosial budaya hidup (Puruhito 2011). Karena itu, etika akuntan harus dibahas lebih dalam sehingga dapat membebaskan akuntan dari imperialisme. Oleh karena itu, alat pembebasan yang membawa nilai-nilai Indonesia harus digunakan.

Semangat pembebasan dapat ditemukan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila (Panca artinya lima, sila berarti prinsip). Pancasila pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945, hanya beberapa bulan sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia. Proses pembuatannya kental dengan nilai-nilai spiritual, keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan nilai-nilai sosial.

Pancasila sudah sangat holistik. Ini terdiri dari lima prinsip, yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari prinsip-prinsip ini saja, jelas bahwa antroposentrisme tidak memiliki tempat di Indonesia. Selanjutnya, prinsip pertama telah disampaikan nilai spiritual yang mungkin telah dilupakan dalam merancang akuntan kode etik.

Bahkan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tidak melupakan Pancasila dalam etika akuntan. IAI Mukaddimah atau Preambule 1998, menyebutkan Pancasila sebagai nilai yang mendasari pelatihan akuntan Indonesia:

"Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang bersifat material dan seimbang spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ..."

Namun, dalam prakteknya, seperti yang dinyatakan oleh Ma'arif (2011, p. 61), Pancasila hanya ditulis dalam buku-buku, penelitian ilmiah, sedangkan nilai luhur telah ditinggalkan. Pancasila telah menjadi sekadar retorika. Temuan empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, akuntansi pendidikan telah menjadi sangat objektif, dan bertujuan untuk memasok pasar dengan akuntan sebagai buruh di bawah hegemoni korporasi, serta kurang nilai-nilai spiritual (Kamayanti 2012). Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa di pendidikan akuntansi nilai-nilai Pancasila belum terinternalisasi ke dalam program mereka (Setiawan & Kamayanti 2012), termasuk di mata kuliah seperti Bisnis dan Etika Profesional.

Adapun kode etik akuntan Indonesia, lima prinsip Pancasila belum jelas seperti yang dijelaskan oleh Ludigdo (2012, pp. 17-34). Dia menyatakan bahwa prinsip kebertuhanan tidak dapat ditemukan dalam etika yang diadopsi dari sekuler bahkan ateis Barat. Prinsip kedua kemanusiaan telah tertanam dalam etika akuntan sebagaimana ditetapkan dalam prinsip kedua akuntan kode etik ayat 6. Namun dalam perspektif Pancasila, manusia harus muncul dari kesadaran kebertuhanan yang sama untuk mencapai masyarakat yang beradab. masyarakat beradab ini bukan jenis yang hanya kekhawatiran dengan maksimalisasi keuntungan. Prinsip ketiga persatuan belum jelas dalam kode akuntan Indonesia etik karena tampaknya bahwa profesi ini lebih peduli dengan penerimaan akuntansi dalam lingkup global bahkan jika biaya kepentingan nasional. Prinsip keempat adalah juga belum jelas karena setiap keputusan profesi idealnya tidak harus diatur oleh pasar atau badan otoritatif hegemonik. Prinsip kelima keadilan sosial belum firmy menegaskan dalam kode etik akuntan. keadilan sosial berarti kontradiksi mutlak untuk kapitalisme. Berdasarkan argumen ini, sangat penting untuk melihat kembali nilai sebenarnya dari Indonesia untuk membangun kode etik akuntan.

3. Metodologi: Teori Stakeholder

Penelitian ini didasarkan pada perspektif kritis. Teori stakeholder digunakan untuk mengungkapkan bahwa Pancasila dapat menjadi sumber 'senjata' untuk memecah imperialisme. Secara tradisional, itu dilihat bahwa memaksimalkan laba atas investasi bagi para pemegang saham adalah kewajiban utama bagi perusahaan. Hal ini biasa disebut sebagai teori pemegang saham, seperti yang diusulkan oleh Friedman pada tahun 1962 (Tse 2011). Seperti Kevin (2000) menjelaskan, pemangku kepentingan kelompok atau individu dengan siapa organisasi berinteraksi atau memiliki saling ketergantungan mereka yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan organisasi. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa teori stakeholder sebenarnya kritik terhadap teori pemegang saham. Tse (2011, p. 53) menjelaskan bahwa salah satu kritikus terhadap teori pemegang saham adalah kelalaian dari "peran penting dari para pemain di atau sekitar perusahaan, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, semua memberikan kontribusi bagi keberhasilan setiap organisasi".

Kevin (2000) menggambarkan, memiliki landasan moral yang kuat seperti yang terlihat dari pendekatan instrumental. Dia lebih jauh menjelaskan bahwa dalam teori stakeholder itu dilihat bahwa "individu moral yang menjalani kehidupan mereka bertindak seolah-olah setiap tindakan mereka mungkin memiliki efek luas, segala sesuatu dianggap sebagai yang terbaik mereka dapat - yaitu, bertindak seolah-olah Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan."

Seperti telah berpendapat sebelumnya, kapitalisme menciptakan budaya yang mengarah ke antroposentrisme. Mengingat ini, penggunaan teori stakeholder dengan gagasan spiritual yang dikemukakan oleh Kevin (2000) adalah teori stakeholder digunakan untuk menganalisis pemangku kepentingan akuntansi dalam perspektif atau nilai (kebertuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, keadilan sosial) Pancasila. Pancasila dengan keyakinan satu Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu nilai-nilai akan kompatibel dengan teori stakeholder.

Rusconi (2001) menjelaskan bahwa ada dua hal yang menyebabkan pentingnya interkoneksi antara akuntansi dan para pemangku kepentingan.

·         Pertama, itu karena akuntansi laporan yang sangat dekat dengan aspek etika seperti keterbukaan, transparansi, netralitas, dan kesatuan, terutama bagi mereka yang berhubungan dengan bisnis.

·         Kedua, akuntansi sangat terkait dengan langkah-langkah seperti etika sikap perusahaan terhadap karyawan dan pelanggan.

Dalam pandangan ini, para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai titik awal untuk meninjau kode etik akuntan. Pendekatan ini selanjutnya disebut sebagai pendekatan stakeholder. Untuk memunculkan relevansi Pancasila dalam etika akuntan, kami telah mulai dengan mendefinisikan stakeholder dalam akuntansi yang saat ini dipraktekkan dan menganalisis bagaimana etika telah bertujuan untuk melayani para pemangku kepentingan yang terdiri dari terutama pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi pemangku kepentingan yang jauh lebih besar, dan hasilnya dapat digunakan untuk merekonstruksi kode etik akuntan yang lebih cocok untuk orang Indonesia dan kepentingan bangsa.

4. Diskusi: Relevansi Pancasila dalam Etika Akuntan

Sebelum memeriksa internalisasi Pancasila untuk menghindari etika menjadi hanya retorika, kita perlu menilai prinsip sesuai dengan prinsip dalam Pancasila dan hubungannya dengan kode etik akuntan. Prinsip pertama mengharuskan bahwa harus ada nilai-nilai kebertuhanan dalam kode etik akuntan. Dengan demikian, sebenarnya ada aspek spiritualitas yang perlu hadir dan dimasukkan ke dalam teks. Hal ini penting, karena menurut Cavallaro (2004), teks adalah produk budaya yang mendominasi. Hilangnya penyertaan Tuhan dalam kode etik akuntan, jelas menegaskan etika akuntan Indonesia telah diatur oleh imperialisme. Hilangnya nilai-nilai ketuhanan dijelaskan lebih lanjut oleh Triyuwono (2006, pp. 100-119). Dalam lingkungan yang bernafas kapitalisme, maka mau tidak mau jiwa akuntansi juga akan kapitalistik.

Bahkan, ketika kami menghadiri Kongres Akuntansi yang Indonesia pada tahun 1998 dan mengambil bagian dalam membangun akuntan etika, ada perdebatan apakah akan menempatkan Allah dalam kode etik. Meskipun pertemuan kongres IAI setuju dengan adanya tanggung jawab kepada Allah dan ditulis dalam kata-kata, tetapi pada akhirnya, pernyataan tersebut tidak muncul dalam kode etik akuntan, terutama dalam paragraf pembukaan (2) karena dapat dilihat: " prinsip Etika profesional di Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia bahwa pengakuan profesi akan tanggung jawab mereka kepada publik, pengguna jasa akuntan ', dan rekan-rekan mereka. prinsip ini memandu anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesional mereka dan adalah landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional. prinsip ini adalah komitmen untuk perilaku terhormat, bahkan mengorbankan keuntungan pribadi "

Dengan memasukkan nilai kebertuhanan, ruang lingkup yang sebenarnya dari kepentingan yang ditawarkan adalah akuntansi sosial seperti yang diusulkan oleh Rusconi (2001) yang mengambil konsep solidaritas dari Doktrin Sosial Gereja Katolik, akan dibahas. Rusconi (2001, p. 59) melihat bahwa doktrin agama yang diajarkan oleh gereja Katolik dapat memberikan dasar-dasar etika akuntansi sosial. Doktrin ini mengajarkan bahwa kebaikan bersama lebih baik daripada kepentingan pribadi / ujung pribadi. Kebaikan muncul dari pemahaman umum ini sifat diri.

Ludigdo (2010) juga melihat bahwa nilai-nilai agama khususnya Islam dapat digunakan untuk membangun etika. Namun, melalui prinsip pertama dari Pancasila, kita tidak perlu melihat doktrin agama tertentu.

·         Prinsip pertama harus mengakomodasi keberadaan pluralitas dalam masyarakat Indonesia. Cochrane (2005) menjelaskan bahwa spiritualitas benar-benar membangkitkan kesadaran akan keberadaan diri yang lebih tinggi. Jika manusia sadar perannya dan hubungannya kepada Tuhan, maka perilaku tidak etis akan dihindari.

·         Prinsip kedua memiliki dua kata kunci yang sangat dekat dengan etika akuntan; yaitu keadilan dan peradaban. Keadilan memiliki konsekuensi mengenai kepentingan stakeholder tertentu tanpa meniadakan kepentingan lainnya. Ini, pada kenyataannya, merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip pertama. Namun, bagian yang lebih penting dari prinsip kedua ini adalah peradaban. Apa sebenarnya adalah manusia beradab?

Dalam Islam, peradaban berkaitan erat dengan kesatuan, untuk mencapai perdamaian dunia (Faruqi 1998). Sekali lagi, ini berarti bahwa prinsip kedua mengarah kembali ke prinsip pertama percaya kepada satu Tuhan. Peradaban tidak mengakui ketuhanan berdasarkan imperialisme yang tidak hanya. Jika prinsip kedua dikombinasikan dengan prinsip ketiga, yang merupakan Kesatuan Indonesia, maka peradaban harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dalam rangka untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan, bangsa harus menjaga martabatnya (Soerjaningrat 1967, p. 99).

Dalam kasus akuntansi imperialism, Indonesia juga mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). IFRS sering dipandang sebagai alat imperialisme (Abeysekara 2005), untuk mengaburkan batas-batas wilayah negara dengan deregulasi. Hal ini jelas telah dilucuti bangsa dari diri-nya. Jika dikaitkan dengan lima sila, keputusan untuk bergabung dengan badan yang berkuasa, selain hilangnya kemerdekaan, juga mempersulit pemenuhan keadilan sosial. Dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan ada 71 dari 2010, misalnya, penyediaan layanan yang harus diterapkan secara gratis atau dengan biaya yang sangat kecil bagi publik, telah meliberalisasi atau dikomersialkan. Connolly & Hyndman (2006) menjelaskan bahwa hal itu juga harus diingat, bahwa sektor publik tidak seperti sektor swasta yang mempromosikan profitabilitas dan posisi keuangan. partisipasi IAI dengan badan profesional tidak selalu mampu memberikan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Hal ini penting untuk memahami bahwa lima prinsip Pancasila tidak pernah independen satu sama lain. Mereka benar-benar menjadi perwujudan dari prinsip pertama. bacaan mereka tidak dapat dipisahkan, tapi harus dikaitkan satu sama lain. Berdasarkan pembahasan di atas, jelaslah bahwa hubungan Pancasila dan kode etik akuntan juga harus terjalin. Apa yang harus dilakukan agar semangat Pancasila tetap hidup dalam kode etik akuntan?

Memang, sebagaimana telah dikutip dalam pembukaan Anggaran Dasar IAI, Pancasila telah jelas disebutkan kepentingan bangsa sebagai prioritas. Dengan menjaga ini dalam menulis adalah tindakan yang lebih konkrit yang mencerminkan keberadaan Pancasila, sementara pada saat yang sama juga membuat kesadaran pembaca kode etik. Misalnya dalam kode etik menyangkut kepentingan umum.

"Dalam memenuhi tanggung jawab profesional, anggota mungkin menghadapi tekanan yang bertentangan dengan pihak yang bersangkutan. Dalam menyelesaikan konflik ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan keyakinan bahwa jika anggota tersebut memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima layanan disajikan oleh yang terbaik. Termasuk dalam tanggung jawab profesinya adalah untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan asing. "

Keberadaan teks-teks ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan pembebasan diri dari etika imperialisme. Langkah berikutnya adalah untuk menginternalisasikan Pancasila itu sehingga tidak akan menjadi retorika belaka. Cara untuk melakukan ini adalah melalui pendidikan. Hal ini dapat diatasi dengan terjaga kesadaran pusat kekuasaan pusat dengan kelas menengah yang mendirikan kesadaran kelas dan wacana publik antara retorika politik dengan tindakan nyata (Asshiddiqie 2011, p. 45).

Pendidikan Pancasila tidak cukup hanya dengan tulisan atau mata kuliah tertentu, tetapi internalisasi dibutuhkan dan menjadi nyata melalui akulturasi. Menurut Samani (2011: 73), akulturasi Pancasila dapat dilakukan melalui contoh senior atau dosen, konsisten dan karena mereka mendoktrin nilai-nilai Pancasila ke dalam kesadaran siswa.

5. Kesimpulan: Pancasila terhadap Etika Imperialisme

Kita harus ingat bahwa untuk Indonesia, Pancasila adalah 'philosophischegrondslag' di mana kebebasan negara dibangun (Asshiddiqie 2011). Tulisan ini memperkuat bahwa Pancasila dapat menjadi pengabaian imperialisme etika yang saat ini berkuasa. Hal yang lebih penting untuk diingat adalah bahwa Pancasila benar-benar menjelaskan hubungan antara spiritualitas dengan etika. Ma'arif (2011, p. 59) menjelaskan bahwa semua nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sangat jelas. Prinsip pertama yang "Kepercayaan dalam satu Tuhan Maha" memberikan dasar yang kuat untuk kehidupan beragama, baik tulus dan otentik.

         Tindakan spiritual adalah keinginan untuk melakukan yang ideal baik atau pendekatan non-intelektual kepada Allah dan kebaikan (yang baik dan Allah). Etika atau "etos" menyiratkan tidak hanya karakter yang mengakibatkan perilaku etis. Hexis memiliki empat dimensi: (1) apa yang membuat diri mereka sebagai "diri", (2) lingkungan sosial (termasuk pendidikan), (3) apa yang terjadi dalam berbagai peristiwa (mungkin juga diasumsikan sebagai pengalaman), dan ( 4) keinginan individu. Empat dimensi ini, yang menurut Kirkeby (2005) menunjukkan bahwa hal-hal lain selain perilaku etis, dan ini adalah tempat di mana seseorang berasal. Dia menyebutnya "rumah" atau roh.

Konsep "rumah" atau dari mana seseorang milik, menegaskan hubungan antara etika dengan loyalitas. Apa yang lebih benar daripada menggunakan ideologi seseorang, dalam hal ini Pancasila? Dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar kode etik akuntan, Indonesia akan kembali ke akar bangsa dan terbebaskan dari imperialisme etis!

Jurnal Review :

Ludigdo, Unti and Ari Kamayanti. 2012. Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. World Journal of Social Sciences Vol. 2. No. 6. September 2012 Issue. Pp. 159 – 168